SAMARINDA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur mengingatkan bahaya ekologis yang semakin nyata akibat kerusakan lingkungan di Bumi Etam.
Dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025), juru bicara fraksi, La Ode Nasir, menilai persoalan lingkungan di daerah ini telah melampaui batas kewajaran. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, ada lebih dari 1,4 juta hektare lahan kritis di Kaltim, dengan deforestasi merampas hampir 24 ribu hektare hutan setiap tahun dalam tiga tahun terakhir.
“Ini bukan sekadar angka. Di balik data itu ada hilangnya ruang hidup, ancaman keselamatan, dan masa depan yang dipertaruhkan,” ujarnya.
PKS menyoroti lebih dari 600 lubang tambang yang terbengkalai dan kini menjadi ancaman nyata, terutama bagi anak-anak. Menurutnya, revisi peraturan daerah terkait lingkungan harus menjadi tonggak perubahan, bukan sekadar administrasi.
Wilayah bernilai ekologis tinggi seperti Karst Sangkulirang, hutan Wehea, Delta Mahakam, hingga ekosistem mangrove Berau dan Balikpapan disebut wajib masuk prioritas perlindungan hukum.
Selain itu, masalah sampah perkotaan juga mencuat. Samarinda, Balikpapan, dan Kukar menghasilkan lebih dari 2.000 ton sampah per hari, namun sistem pengelolaannya dinilai jauh dari memadai. Sungai-sungai besar kini menanggung pencemaran yang semakin berat.
PKS mendesak penguatan kelembagaan lingkungan, audit rutin terhadap AMDAL, hingga penerapan sistem peringatan dini. “Prinsip polluter pays harus benar-benar ditegakkan. Setiap pencemar harus membayar,” tegas La Ode.
Ia juga menambahkan pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini serta membangun budaya peduli dengan nilai-nilai lokal. Menurutnya, arah pembangunan Kaltim harus berpijak pada keadilan lintas generasi: menjaga alam hari ini demi masa depan yang tidak terampas.
Baca juga :
