Justisia
Justisia

Mengenal Schizoanalisis, Metode Alternatif untuk Memahami Dorongan Kapitalisme dan Politik

Dalam konteks masyarakat kapitalis modern, schizoanalisis dapat digunakan untuk membongkar bagaimana kekuasaan dan kontrol bekerja.

Justisia

The Conversation: Panel Ahli: Revisi UU Pilkada oleh DPR Melanggar Konstitusi, Berisiko Cacat Hukum

The Conversation Indonesia berdiskusi dengan sejumlah pakar hukum tata negara dan politik seputar proses revisi oleh DPR. Mereka mengamini bahwa revisi UU Pilkada sangat kilat. Keputusan Baleg bertentangan dengan putusan hukum konstitusi tertinggi.

Justisia

Hari Bhakti Adhyaksa: Jaksa Agung dan Tantangan Penegakan Hukum bagi Pemerintahan Prabowo

Baik atau tidaknya penegakan hukum di Indonesia terlihat dari bagaimana kinerja kejaksaan dalam melakukan pengendalian perkara pidana.

Justisia

Pengertian Hukum Perdata: Landasan Hukum dan Ruang Lingkupnya

Hukum perdata berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memecahkan konflik dan melindungi hak-hak individu.

Justisia

Pengertian Hukum Pidana: Dasar Hukum dan Konsep Dasar

Hukum pidana punya peran penting dalam mengatur, menjaga, dan melindungi warga dari tindakan kriminal.

Justisia

Lulusan Hukum Berperan Penting dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis atau ‘Arbitrase’, tapi Kampus Belum Siapkan Mereka dengan Baik

Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan hal tersebut. Misalnya, tidak diberikannya pengertian yang komprehensif mengenai arbitrase di bangku kuliah, arbitrase tidak diberikan tempat yang penting dalam kurikulum, dan/atau para calon sarjana hukum belum memiliki minat terhadap arbitrase.

Justisia

Minimnya Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di Sektor Domestik: Bagaimana Akademisi Hukum dapat Membantu?

Setidaknya sebanyak 103 pekerja migran Indonesia terancam hukuman mati sejak tahun 2011 dengan sebanyak 13 dari mereka berada di Saudi Arabia.

Justisia

Mengapa Reformasi Hukum di Indonesia Kerap Buntu?

Berbagai studi menjelaskan musababnya ada pada lemahnya desain kelembagaan, atau dibajaknya institusi-institusi hukum untuk kepentingan politik sempit, atau karena aparat yang kurang kompeten.

Justisia

Disebut “Mitra” Tapi Tak Ada Payung Hukumnya: Pekerja ‘Gig Economy’ Tidak Terproteksi

Hubungan kemitraan di Indonesia belum dianggap sebagai isu serius oleh pemerintah. Terlihat dari masih kosongnya pengakuan hukum terhadap mitra dalam gig economy.