Selama puluhan tahun, narasi bahwa TNI dan Polri adalah pelindung rakyat telah tertanam begitu kuat dalam benak bangsa ini. Di sekolah kita diajarkan bahwa mereka adalah “abdi negara”, di televisi mereka tampil gagah sebagai penegak hukum dan penjaga kedaulatan, bahkan mereka sendiri memoles citranya agar terlihat “positif” dengan menguras anggaran negara.
Tapi realitas yang terjadi di jalanan, desa-desa, dan ruang-ruang perlawanan rakyat menunjukkan wajah yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Ketika rakyat bersuara, aparat hadir bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai ancaman.
Puncak dari kekejaman ini terjadi di akhir Agustus 2025. Dalam demonstrasi menolak kenaikan tunjangan DPR dan penindasan ekonomi, seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, 21 tahun, tewas dibunuh dengan cara dilindas oleh kendaraan taktis milik Brimob di Jakarta.
Dia bukan pelaku kekerasan, bukan perusuh. Dia hanya bagian dari rakyat biasa yang tak tahan lagi diam. Tapi negara, melalui alat kekuasaannya, memilih menjawab dengan cara yang paling brutal, yaitu membungkamnya secara harfiah.
Antara pelindung dan penindas
Pertanyaan besar muncul, mengapa institusi yang seharusnya melindungi, justru berkali-kali membunuh rakyatnya sendiri?
Jawabannya bukan hanya soal oknum. Kekerasan aparat bukan insiden terisolasi, melainkan gejala dari struktur yang lebih dalam: Budaya kekuasaan yang tidak pernah benar-benar meninggalkan warisan otoriter Orde Baru.
Meski Indonesia telah mengklaim sebagai negara demokrasi, watak militeristik tetap hidup subur dalam tubuh TNI dan Polri. Demonstrasi damai dianggap ancaman. Kritik dianggap makar.
Rakyat yang bersuara diperlakukan seperti musuh negara. Semua ini terjadi karena institusi tersebut tidak tumbuh dari akar demokrasi yang sehat, tapi dari logika dominasi “siapa bersenjata, dialah yang berkuasa”.
Kekerasan yang diinstitusikan
Reformasi 1998 memang memisahkan TNI dan Polri secara formal, tapi tidak secara mentalitas. Hingga hari ini, pendekatan terhadap konflik sosial masih mengedepankan kekuatan represif, tembakan gas air mata, peluru tajam, pentungan, tangkapan, dan teror.
Laporan dari Komnas HAM dan Amnesty International menunjukkan pola berulang yaitu pembubaran paksa aksi damai, kekerasan terhadap jurnalis, penyiksaan dalam tahanan, hingga pembunuhan di luar proses hukum.
Ironisnya, para pelaku seringkali tidak dihukum, atau justru naik pangkat. Maka kekerasan menjadi hal yang normal, bahkan sistemik.
Jika rakyat menggelar aksi menolak tambang yang merusak tanah mereka, aparat justru berdiri membela korporasi. Jika buruh menuntut upah yang layak, aparat hadir membela pemodal. Saat mahasiswa mengecam ketidakadilan, aparat datang membawa borgol, bukan dialog. Siapa yang sebenarnya mereka lindungi?
Antara rakyat dan elite
Dalam konflik yang terus berulang, semakin jelas bahwa TNI dan Polri bukan penjaga kepentingan rakyat, tetapi benteng pertahanan bagi elite politik dan ekonomi. Mereka menjaga pagar istana, bukan halaman rumah petani.
Pasukan berseragam melindungi ruang rapat DPR, bukan dapur rakyat. Mereka menjaga kenyamanan para penguasa, bukan keselamatan para pekerja.
Keberpihakan ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari struktur kuasa itu sendiri. Ketika institusi keamanan dijalankan oleh sistem hirarki tertutup, tanpa akuntabilitas publik, maka kekuasaan tidak lagi dikontrol, melainkan dikultuskan. Maka setiap seragam menjadi simbol superioritas, bukan pengabdian.
Rakyat tidak butuh pelindung yang memukul dan membunuh. Mereka butuh keadilan yang merangkul.
Masih perlukah mereka?
Tentu, tidak semua negara memandang keberadaan tentara dan polisi sebagai keharusan. Kosta Rika membubarkan militernya sejak 1948, memilih menginvestasikan anggaran pada pendidikan dan kesejahteraan.
Islandia, negara dengan tingkat kriminalitas terendah di dunia, tidak mempersenjatai polisinya. Mereka memilih memperkuat institusi sipil dan kesadaran kolektif, bukan senjata dan intimidasi.
Lalu, mengapa Indonesia, yang konon menjunjung demokrasi dan Pancasila, terus mempertahankan kekuatan bersenjata yang lebih sering menakuti daripada melindungi?
Berapa banyak nyawa lagi yang harus dikorbankan agar kita sadar bahwa masalah ini bukan sekadar “kelalaian,” tetapi akibat dari sistem yang menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menindas, bukan membebaskan?
Sudah saatnya kita bertanya
Maka, pertanyaannya bukan lagi soal “reformasi aparat” atau “perbaikan institusi.” Pertanyaannya lebih mendasar: Masih perlukah tentara dan polisi dalam wajah dan watak seperti sekarang di negeri ini?
Bukankah selama ini mereka lebih sering menjadi tangan kekuasaan, bukan kaki rakyat? Bukankah mereka mempertahankan dominasi, bukan menciptakan kesetaraan?
Jika kekuasaan selalu berujung pada represi, maka sudah waktunya kita membayangkan dunia di luar logika kekuasaan itu sendiri.
Dunia di mana kehidupan diatur secara setara, tanpa dominasi, tanpa senjata diarahkan pada mereka yang lapar dan bersuara. Dunia tanpa ketakutan pada seragam, tanpa tekanan dari struktur yang menindas.
Karena keadilan sejati tidak akan pernah lahir dari sistem yang dibangun untuk mempertahankan ketimpangan. Ia lahir dari keberanian rakyat untuk menyatakan “Cukuplah sudah! Saatnya kita memikirkan ulang, bukan hanya siapa yang berkuasa, tapi mengapa harus ada yang berkuasa atas yang lain”.
Kalau yang berseragam tak lagi melindungi, apa gunanya mereka ada?
