National Kawula17 Survey (NKS) pada kuartal III 2025 mencatat persepsi publik terhadap kinerja pemerintah masih cenderung negatif. Skor kinerja pemerintah hanya mencapai 5,1 dari 10, naik tipis dari 4,9 pada kuartal sebelumnya.
Namun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan skor 5,4 pada awal pemerintahan Prabowo–Gibran di kuartal I. Survei ini menegaskan kebutuhan pemerintah untuk memperbaiki kinerja, terutama pada sektor ekonomi dan tata kelola kebijakan publik.
NKS dilakukan setiap kuartal menggunakan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) atau survey daring. Pengumpulan data berlangsung pada 26-29 September 2025 dengan 404 responden berusia 17-44 tahun, margin of error 5%, dan representasi nasional.
Kemiskinan dan Ekonomi Dominasi Kekhawatiran Publik
Isu kemiskinan menjadi sorotan terbesar masyarakat dengan 61% responden menempatkannya sebagai prioritas, naik 32% dari kuartal sebelumnya. Disusul oleh isu ekonomi (57%) dan korupsi (53%) yang juga mengalami peningkatan perhatian publik.
Sebanyak 68% masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan sebagai (sangat) buruk. Penilaian negatif juga muncul pada isu ekonomi (51%) dan ketenagakerjaan (50%).
“Isu-isu prioritas masyarakat seperti kemiskinan, ekonomi, dan antikorupsi justru menjadi bidang dengan penilaian kinerja terburuk. Ini bukan sekadar rapor merah, tetapi pengingat bahwa dibutuhkan perbaikan sistemik yang mendesak,” ujar Maria Angelica, Program Manager Kawula17 dalam keterangan tertulis, 12 November 2025.
Kepuasan Rendah pada Janji Lapangan Kerja
Sejumlah program pemerintah mendapatkan respons beragam. Kartu Kesejahteraan Sosial mencatat peningkatan kepuasan sebesar 15%, sementara program pemeriksaan kesehatan gratis naik 26% sejak kuartal I.
Namun, kepuasan terhadap beberapa program menurun signifikan. Program lumbung pangan (food estate) turun 12%, sedangkan Makan Bergizi Gratis (MBG) merosot 9% dari kuartal I. Program kenaikan gaji ASN menjadi yang terendah dengan 51% masyarakat menyatakan tidak puas.
Adapun program penyediaan 19 juta lapangan kerja juga dinilai belum optimal. Lebih dari separuh responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap janji tersebut.
Kebijakan kenaikan pangkat anggota Polri pasca-demonstrasi Agustus dan pembagian 330 ribu smart TV masing-masing mendapat 47% penilaian tidak puas.
“Tingginya ketidakpuasan ini menunjukkan prioritas kebijakan pemerintah belum sejalan dengan aspirasi masyarakat,” tambah Maria.
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti, menilai temuan ini sebagai sinyal penting bagi gerakan masyarakat sipil.
“Advokasi publik harus fokus pada isu yang paling dirasakan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci dalam setiap program pemerintah,” ujarnya.
Keyakinan Publik Terbelah, Isu Korupsi Jadi Paradoks
Survei mencatat 36% masyarakat merasa agak yakin pemerintah mampu memenuhi janji program, sementara 24% menyatakan tidak yakin. Meski begitu, 40% responden tetap merasa yakin atau sangat yakin.
Bagi kelompok yang optimistis, faktor utama mencakup karakter Presiden Prabowo yang dinilai tegas (59%), dukungan masyarakat (52%), serta pengungkapan kasus korupsi (49%) yang dianggap menunjukkan ketegasan pemerintah.
Namun, korupsi juga menjadi alasan terbesar bagi kelompok yang pesimistis. Sebanyak 55% dari mereka meragukan pemenuhan program karena melihat korupsi sebagai masalah sistemik.
“Strategi pemerintah yang berfokus pada penindakan tidak lagi cukup. Kepercayaan publik hanya akan pulih melalui perbaikan sistemik yang konkret,” kata Maria Angelica.
Baca juga:
