SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menekankan pentingnya percepatan pembangunan dan perbaikan akses jalan menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda. Ia menilai proyek ini strategis karena menyangkut keselamatan masyarakat, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan keberlangsungan layanan publik.
“Jalan ke bandara bukan sekadar sarana fisik. Ini menyangkut kesiapan kita menghadapi krisis – mulai dari evakuasi pasien, pengiriman bantuan logistik, hingga menjaga fungsi pelayanan publik di tengah situasi darurat,” kata Subandi, Selasa (10/6/2025).
Ia menyayangkan tertundanya pembangunan infrastruktur Ring Road, yang menjadi akses utama menuju bandara. Apalagi, kondisi jalan poros Samarinda–Bontang yang kerap terendam banjir dinilai memperlihatkan kerentanan konektivitas antarwilayah di Kaltim.
“Kalau satu-satunya akses ke bandara lumpuh, kita kehilangan jalur tercepat yang sangat penting dalam penanganan bencana maupun keadaan darurat medis,” tegasnya.
Subandi mengkritik kebijakan pemotongan anggaran yang berdampak langsung terhadap penundaan sejumlah proyek infrastruktur vital. Ia mendorong agar jalan menuju bandara dikategorikan sebagai infrastruktur tanggap darurat, bukan sekadar proyek biasa.
“Efisiensi anggaran sah-sah saja, tapi jangan sampai menyasar proyek-proyek vital yang menyangkut keselamatan dan stabilitas sosial,” ujarnya.
Selain Ring Road IV, Subandi juga menyoroti proyek jalan alternatif dari wilayah Sambutan yang saat ini turut terhenti. Dengan anggaran pemeliharaan sekitar Rp28 miliar untuk tiga wilayah, serta keterbatasan alat berat dan personel di UPTD Wilayah II Samarinda, ia menilai kesiapan infrastruktur masih sangat minim.
“Ini bukan hanya soal kemacetan atau kenyamanan. Ini soal apakah kita siap ketika bencana datang. Kalau tidak diprioritaskan, risikonya bisa lebih besar dari yang dibayangkan,” tambahnya.
Ia pun mendesak Pemprov Kaltim untuk meninjau ulang skala prioritas pembangunan dan menempatkan proyek akses menuju Bandara APT Pranoto sebagai simbol ketahanan daerah, sekaligus upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam melindungi keselamatan warganya.
“Pembangunan infrastruktur ini bukan hanya demi mobilitas, tapi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun daerah yang siap menghadapi risiko dan terus tumbuh,” tutupnya.
Baca juga :
