SAMARINDA – Langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merealisasikan program umrah gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah tahun ini, lebih awal dari jadwal semula, menjadi kabar gembira sekaligus ujian bagi tata kelola anggaran yang transparan. Dorongan Presiden terkait transisi kepemimpinan daerah turut memacu percepatan program tersebut, dan DPRD Kaltim pun siap mengawalnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut baik percepatan itu sebagai bentuk komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, ia menegaskan pelaksanaannya harus diawasi secara ketat demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Ia menjelaskan bahwa proses seleksi peserta berada di bawah tanggung jawab Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim, dengan indikator utama masa pengabdian calon peserta sebagai marbot. Sarkowi memastikan Biro Kesra memiliki database yang jelas sehingga proses seleksi memiliki landasan administratif yang kuat.
Meski demikian, DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV, akan terus memantau setiap tahapan mulai dari seleksi, pelaporan anggaran, hingga evaluasi publik. “Jika ditemukan penyalahgunaan atau ketimpangan, kami siap menindaklanjuti bahkan memanggil pihak terkait,” kata dia.
Sarkowi menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel, dan terbuka, sembari mengajak masyarakat memberi kesempatan bagi program ini berjalan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian.
Baca juga :
