SAMARINDA — DPRD Kaltim menilai pendidikan politik perlu diperkenalkan sejak bangku sekolah guna membentuk generasi yang memahami demokrasi dan mampu terlibat aktif dalam proses kebijakan publik.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan bahwa kualitas pemahaman politik masyarakat masih belum merata, sehingga kerap berpengaruh terhadap lahirnya kebijakan yang kurang tepat sasaran.
Menurut Sapto, politik yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, seorang politisi seharusnya memahami nilai-nilai kebangsaan dan mampu menerapkannya dalam setiap kebijakan publik.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak pihak yang belum memiliki dasar pengetahuan politik yang memadai akibat minimnya pendidikan politik sejak usia muda.
Untuk itu, Sapto mendorong perluasan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010 agar pembinaan wawasan politik tidak hanya diberikan kepada mahasiswa, tetapi juga diterapkan di tingkat SMP dan SMA melalui metode pembelajaran yang lebih praktis.
Ia menekankan bahwa politik harus dipahami sebagai sarana menciptakan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata perebutan kekuasaan.
Karena itu, masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang etika berpolitik serta peran politik dalam pembangunan sosial.
Dengan penguatan pendidikan politik sejak dini, Sapto optimistis akan lahir generasi yang kritis, berani bersuara, dan mampu mengawal kebijakan publik. Upaya ini diyakini dapat mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kaltim. (An/Adv/DPRDKaltim)
