Hj. Sulasih, S.Sos, kembali menggelar Program Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-11 yang mengangkat tema hak dan kewajiban masyarakat sipil.

DPRD Kaltim menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Budianto Bulang, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 9 Tahun 2023.

DPRD Kaltim terus memperkuat peran generasi muda dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2022.

DPRD Kaltim mengingatkan perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam agar tidak hanya berfokus pada aktivitas eksploitasi.

DPRD Kaltim menilai persoalan banjir yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan Timur, telah melampaui batas.

DPRD Kaltim meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Persoalan distribusi pupuk subsidi yang terus dikeluhkan petani kembali menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim.

Proyek pembangunan fasilitas outbond milik BPSDM Kaltim senilai Rp7,5 miliar kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim.

Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan telah menyiapkan agenda pengawasan berkala terhadap pelaksanaan PETA POLPEN.