DPRD Kaltim Kritik Rumitnya Sistem Pajak Kendaraan
Sigit Wibowo kritik prosedur pajak kendaraan yang dinilai ribet dan desak pembenahan agar tak hambat semangat warga membayar pajak.
Sigit Wibowo kritik prosedur pajak kendaraan yang dinilai ribet dan desak pembenahan agar tak hambat semangat warga membayar pajak.
Baharuddin desak pemerintah kembalikan lahan eks HGU PTPN XIII Marangkayu yang sejak 2020 seharusnya jadi milik rakyat.
Golkar DPRD Kaltim minta Raperda Lingkungan jadi kontrol nyata, bukan wacana, demi cegah eksploitasi berlebihan.
PDIP DPRD Kaltim desak revisi aturan lingkungan jadi alat kontrol nyata, bukan formalitas, demi rakyat dan keberlanjutan.
PKS DPRD Kaltim desak arah pembangunan disusun ulang, soroti lahan kritis, lubang tambang, hingga masalah sampah perkotaan.
DPRD Kaltim kritik layanan BPJS yang belum setara, meski gratis. Ia desak evaluasi agar kualitas jadi prioritas utama.
Fraksi Golkar DPRD Kaltim desak Raperda lingkungan jadi alat kontrol tegas, soroti lemahnya pengawasan dan dorong pencegahan dini.
Sarkowi kritik jawaban normatif Gubernur soal Raperda Pendidikan dan desak penguatan hukum agar program gratis berkelanjutan.
Salehuddin ingatkan DPRD Kaltim kawal anggaran internal agar rencana kerja komisi tidak terabaikan hanya karena fokus isu eksternal.
Sekolah Rakyat di Kaltim hanya menarik 3 pendaftar dari 75 kuota. DPRD minta Pemprov serius agar program tak berakhir sia-sia.