Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin menyebut temuan tambang ilegal di Tahura Bukit Soeharto sebagai alarm keras atas lemahnya pengawasan dan ancaman serius bagi masa depan lingkungan Kaltim.
DPRD Kaltim mendesak pembenahan tata kelola pertambangan dari hulu ke hilir, menilai masalah yang muncul kian kompleks dan membutuhkan penanganan menyeluruh.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menyoroti bobroknya tata kelola tambang, mulai dari lubang tak direklamasi hingga dugaan penyalahgunaan dana reklamasi oleh oknum Dinas ESDM.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menegaskan wacana revisi UU IKN hanya gagasan politik. Pembangunan IKN tetap berjalan sesuai hukum dan anggaran APBN masih mengalir.
Salehuddin dari DPRD Kaltim menilai wacana Gibran berkantor di IKN belum realistis. Ia menekankan langkah itu jangan dipaksakan sebelum infrastruktur benar-benar siap.
Anggota DPRD Kaltim Andi Satya menilai anggaran Rp400 juta untuk KPAD tidak memadai dan mendesak revisi Perda perlindungan anak yang telah berusia lebih dari 10 tahun.
Damayanti desak edukasi kesehatan reproduksi jadi materi wajib sekolah menanggapi 288 kasus pernikahan anak di Kaltim sepanjang 2025.
DPRD Kaltim tetapkan Sarkowi V Zahry sebagai Ketua Pansus Pendidikan yang akan fokus pada pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
DPRD Kaltim bentuk Panitia Khusus Pendidikan pimpinan Sarkowi V Zahry untuk rumuskan Ranperda penyelenggaraan pendidikan yang lebih komprehensif.
Anggota DPRD Kaltim Syahariah Mas'ud kritik ketidakhadiran Gubernur dalam rapat penting, desak pimpinan eksekutif hadir langsung dalam forum parlemen.