SAMARINDA – Euforia rencana pendidikan gratis 12 tahun yang kembali mencuat usai putusan Mahkamah Agung memantik optimisme di banyak kalangan. Namun di balik semangat pemenuhan hak pendidikan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengorbankan keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini menjadi bagian penting ekosistem pendidikan di Indonesia.
“Prinsipnya kita mendukung penuh hak pendidikan warga negara. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah siap menanggung semua pembiayaan secara menyeluruh jika program ini benar-benar diterapkan secara nasional?” ujarnya, Rabu (3/7/2025).
Fadly menilai tantangan terbesar terletak pada pembiayaan. Jika sebagian beban dilimpahkan ke pemerintah daerah, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya program strategis lain di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia mencontohkan program “Gratis Pol” yang sudah berjalan di Kaltim, di mana biaya pendidikan bahkan digratiskan hingga jenjang perguruan tinggi. Meski patut diapresiasi, menurutnya kebutuhan anggaran yang besar tidak bisa diabaikan. “Kalau skema nasional diterapkan tanpa kesiapan matang, risiko ketimpangan pelaksanaan di daerah sangat mungkin terjadi,” jelasnya.
Selain anggaran, Fadly menyoroti potensi dampak terhadap sekolah swasta. Ia mengingatkan pendidikan swasta selama ini telah menjadi mitra strategis dalam menyediakan pilihan layanan pendidikan berkualitas dan beragam. “Kalau semua pembiayaan diseragamkan oleh negara, bagaimana sekolah swasta bisa bertahan? Padahal kontribusinya besar, dan sering menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki sekolah negeri,” katanya.
Menurutnya, sekolah swasta kerap memberi nilai tambah melalui kurikulum internasional, metode pembelajaran inovatif, dan fasilitas khusus. Karena itu, masyarakat harus tetap memiliki kebebasan memilih pendidikan sesuai kebutuhan. “Banyak orang tua memilih swasta karena kualitas. Kalau semuanya gratis tapi kualitas rata-rata, kita justru menurunkan mutu pendidikan,” tegasnya.
Fadly menutup pernyataannya dengan mendorong pemerintah merancang kebijakan pendidikan yang seimbang: menjamin akses luas tanpa mematikan keberagaman pilihan dan daya saing. “Negara harus hadir menjamin akses pendidikan, tapi sekolah swasta juga harus tetap diberi ruang untuk berkembang,” pungkasnya.
Baca juga :
