SAMARINDA — Penurunan tajam harga batu bara, ditambah merosotnya permintaan dari dua negara tujuan ekspor terbesar India dan China membuat perekonomian Kalimantan Timur berada pada posisi sulit. Situasi ini semakin diperparah dengan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 73 persen, yang otomatis menekan kemampuan fiskal pemerintah provinsi.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim harus segera mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan mulai membangun sumber ekonomi baru yang lebih tahan terhadap fluktuasi global.
Ia menilai ketergantungan Kaltim terhadap batu bara telah berlangsung terlalu lama, dan kini saatnya pemerintah mengalihkan fokus ke sektor-sektor produktif lainnya.
“Batu bara memang selama ini jadi andalan, tetapi Kaltim punya potensi lain yang bisa melampauinya,” ucapnya.
Firnadi menyoroti dua sektor yang dianggap memiliki peluang besar untuk menopang perekonomian daerah, yaitu perkebunan dan perikanan.
Ia menyebutkan bahwa hasil perikanan di Kaltim sangat melimpah dan daerah bahkan telah mencapai tingkat swasembada. Jika penguatan ekspor dilakukan secara serius, sektor ini dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
“Kalau kemarin kita terlalu bertumpu pada tambang, sekarang sudah saatnya perikanan dan perkebunan kita kelola maksimal,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan struktur ekonomi tidak dapat berlangsung secara instan. Pendapatan dari sektor baru tidak akan langsung menyamai besarnya pemasukan dari batu bara, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah transisi yang realistis.
“Kita perlu menemukan sektor pengganti yang bisa bertahan lama dan mampu menutup kekurangan dari turunnya pendapatan tambang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Firnadi juga menyinggung pemangkasan TKD yang semakin memperburuk kondisi fiskal daerah. Dengan berkurangnya transfer pusat, berbagai program pembangunan dinilai berpotensi tidak berjalan optimal.
“Pengurangan TKD tentu berdampak besar terhadap pembangunan. Kita sudah mendengarnya dan ini harus diantisipasi,” terangnya.
Sebagai langkah mitigasi, Firnadi mendorong Pemprov Kaltim untuk memaksimalkan peran Perusahaan Daerah (Perseroda). Menurutnya, perseroda harus diperkuat agar mampu menjadi ujung tombak dalam mengembangkan sektor-sektor potensial di luar pertambangan.
“Perseroda perlu diperkuat dan diberi ruang lebih besar untuk menggali potensi pendapatan baru,” ujarnya.
Ia berharap langkah diversifikasi ekonomi ini mampu mengurangi risiko fiskal Kaltim dan menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
“Dengan begitu, ketergantungan pada tambang bisa perlahan kita tinggalkan,” pungkasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
