SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti masih banyaknya kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur namun menggunakan pelat nomor luar daerah. Kondisi tersebut dinilai merugikan daerah karena berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Reza menyebut Pemerintah Provinsi Kaltim telah menegaskan rencana penertiban dan meminta perusahaan segera mendaftarkan kendaraannya menggunakan pelat KT. Ia menilai kebijakan tersebut tepat dan perlu segera direalisasikan.
“Kami sepakat bahwa kendaraan berpelat luar daerah harus ditertibkan. Ini kebijakan bagus dan perlu segera direalisasikan,” jelasnya.
Menurutnya, ribuan kendaraan milik perusahaan tambang, perkebunan, hingga logistik beroperasi setiap hari di Kaltim, namun banyak yang belum terdaftar sebagai kendaraan daerah. Akibatnya, potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya masuk ke PAD menjadi hilang.
Ia menegaskan, kendaraan yang memanfaatkan jalan dan fasilitas daerah sudah seharusnya memberikan kontribusi nyata bagi Kalimantan Timur.
“Daerah berhak mendapatkan hasil dari aktivitas yang berlangsung di wilayahnya. Dengan begitu, pengawasan kendaraan bisa dilakukan secara lebih optimal,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Kaltim siap mendukung kebijakan tersebut, baik melalui penguatan regulasi maupun pengawasan pelaksanaannya, agar penertiban kendaraan tidak berhenti sebagai wacana.
“DPRD Kaltim menyambut baik upaya ini. Selain meningkatkan PAD, kebijakan ini juga akan menertibkan aktivitas kendaraan perusahaan di Kaltim,” pungkasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
