SAMARINDA — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 kembali menjadi sorotan legislatif. DPRD Kaltim mendesak pemerintah provinsi segera memfinalkan besaran UMP karena keputusan tersebut harus rampung sebelum APBD disahkan pada 28 November 2025.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kebijakan UMP memiliki dampak langsung terhadap arah penyusunan anggaran dan kondisi ekonomi para pekerja.
“UMP itu bukan urusan administratif semata. Idealnya, sudah selesai sebelum APBD diketok agar perusahaan dan pekerja punya kepastian sejak awal,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa usulan kenaikan UMP 2025 diperkirakan berada pada kisaran minimal 6 persen dari nilai yang berlaku saat ini, yakni Rp3,7 juta. Dengan demikian, UMP baru diprediksi mendekati Rp4 juta.
Meski demikian, proses pembahasan masih berjalan di tingkat Dewan Pengupahan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja. Darlis menilai semua pihak perlu mempertimbangkan kemampuan industri sekaligus kebutuhan hidup buruh.
“Jika kenaikannya terlalu tinggi sementara daya tahan perusahaan terbatas, justru bisa memicu masalah baru. Sebaliknya, kalau kenaikannya minim, pekerja yang akan menanggung beban,” jelasnya.
Darlis juga menyoroti bahwa keterlambatan penetapan UMP dapat menghambat perhitungan UMK kabupaten/kota serta menyulitkan penyusunan anggaran perusahaan yang membutuhkan angka pasti untuk tahun berikutnya.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim dan Dinas Tenaga Kerja belum menyampaikan nilai resmi UMP 2025,” pungkasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
