SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur mulai membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Sejumlah program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji masuk dalam agenda, termasuk program umrah gratis untuk marbot masjid dan pendidikan GratisPol.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menekankan bahwa program umrah gratis membutuhkan tata kelola yang transparan. Ia menegaskan mekanisme penentuan penerima manfaat tidak boleh sepihak. “Seleksi harus jelas kriterianya, tidak boleh hanya berdasarkan penunjukan. Harus ada keadilan agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Selain itu, Agusriansyah menyoroti perlunya sinkronisasi program GratisPol dengan Kutim Tuntas di Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, integrasi data dan sistem penting agar tidak terjadi tumpang tindih pendanaan. “Kalau GratisPol menanggung UKT, sementara Kutim Tuntas menanggung biaya hidup mahasiswa, maka perlu koordinasi agar mahasiswa tidak terlewat atau justru menerima ganda,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, ia juga mendorong agar sekolah swasta yang sudah lama berkontribusi ikut mendapatkan fasilitas pembiayaan gratis, terutama di jenjang SMP. Alternatif berupa sekolah berasrama di wilayah terpencil, menurutnya, bisa menjadi solusi untuk pemerataan akses pendidikan.
Sementara di sektor kesehatan, Agusriansyah menilai tantangan utama masih terletak pada anggaran. Ia mendorong agar Pemprov Kaltim menggandeng sektor swasta melalui program CSR untuk memperkuat layanan dasar masyarakat. “Prinsipnya sudah ada, tinggal pembiayaan. CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltim bisa diarahkan mendukung pendidikan, kesehatan, hingga program sosial,” tutupnya.
Baca juga :
