SAMARINDA – Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat dengan janji pinjaman modal hingga Rp3 miliar per desa atau kelurahan mendapat sambutan positif, namun disertai peringatan dari DPRD Kalimantan Timur agar tidak dijalankan secara tergesa-gesa.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Apansyah, menilai program ini berpotensi menjadi penggerak ekonomi desa yang signifikan. Namun, keberhasilannya hanya dapat tercapai jika didukung kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang matang. “Program ini sangat menjanjikan untuk menggerakkan ekonomi desa, tapi harus dilaksanakan secara cermat dan tidak terburu-buru. Kalau desa tidak siap, bisa jadi bumerang,” ujarnya, Senin (7/7/2025).
Apansyah mengingatkan dana sebesar Rp3 miliar bukan jumlah kecil dan rentan disalahgunakan jika tidak dikelola secara profesional. Ia menekankan perlunya penguatan manajemen koperasi di tingkat desa melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebelum dana digelontorkan.
Selain itu, ia menyoroti peran penting pemerintah daerah dan dinas terkait untuk melakukan pendampingan teknis serta evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan masing-masing desa. Menurutnya, pemerataan administratif yang memaksakan semua desa menjadi penerima program tanpa mempertimbangkan kapasitas mereka justru berisiko. “Setiap desa punya kemampuan berbeda. Harus ada evaluasi teknis dulu sebelum dana disalurkan. Jangan asal salur,” tegasnya.
Apansyah memastikan DPRD Kaltim akan mengawal ketat proses penyaluran dan pengelolaan dana Koperasi Merah Putih. Ia optimistis program ini akan berhasil jika aspek pengawasan dan manajemen dijalankan secara serius. “Kuncinya ada pada kesiapan kelembagaan dan pengawasan yang ketat. Kalau itu terpenuhi, Koperasi Merah Putih bisa jadi motor ekonomi desa yang inklusif dan mandiri,” tandasnya.
Baca juga :
