SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan perluasan Program Gratis Pembiayaan Uang Kuliah (Gratispol) bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur mulai 2026 melalui dukungan APBD 2026.
Kebijakan tersebut memastikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak lagi terbatas bagi mahasiswa baru. Seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan, baik di semester awal maupun semester lanjutan, dipastikan mendapatkan manfaat program Gratispol.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan perluasan cakupan Gratispol merupakan hasil evaluasi kebijakan pendidikan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya.
“Pada 2026, seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi syarat akan mendapatkan pembiayaan UKT. Berbeda dengan 2025 yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester baru,” ujar Sri Wahyuni, Sabtu (10/1/2026).
Kebijakan ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi strategis untuk menyiapkan generasi muda Kalimantan Timur yang kompeten dan berdaya saing.
Sri menegaskan, kebijakan tersebut dirancang agar faktor ekonomi tidak menjadi penghambat mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tinggi. Dengan pembiayaan UKT dari pemerintah daerah, mahasiswa diharapkan dapat lebih fokus pada proses belajar dan pengembangan kapasitas diri.
Program Gratispol juga dinilai menjadi bagian dari kesiapan Kalimantan Timur dalam menyongsong peran strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas.
Pemprov Kaltim akan terus memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan pelaksanaan Gratispol berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.
Melalui perluasan program ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat generasi muda sebagai penggerak pembangunan daerah.
