SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat terpadu terkait pengolongan alur Sungai Mahakam di kawasan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), menyusul dua insiden penabrakan fender jembatan dalam kurun dua minggu terakhir. Rapat berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/1/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta jajaran, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Dr Supardi, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, kepala perangkat daerah terkait, KSOP Samarinda, Pelindo Regional IV Samarinda, serta Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda.
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas insiden penabrakan fender Jembatan Mahakam Ulu yang terjadi pada 23 Desember 2025 dan kembali terulang pada 3 Januari 2026. Akibat insiden tersebut, struktur fender jembatan hilang, sehingga meningkatkan risiko terhadap keselamatan struktur jembatan karena tidak lagi memiliki pelindung dari benturan kapal.
“Seringkali insiden pada aset daerah, khususnya jembatan, ditabrak kapal tongkang seperti yang baru terjadi pada 3 Januari 2026 kemarin. Bahkan, insiden penabrakan Jembatan Mahulu juga terjadi dua minggu lalu, tepatnya 23 Desember 2025. Kita semua harus melakukan mitigasi. Kita bersama-sama merembukkan untuk memperbaiki tata kelola alur pengolongan jembatan di Sungai Mahakam, baik Jembatan Mahulu, Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, maupun Jembatan Kembar di Samarinda,” ujar Rudy kepada awak media.
Gubernur menekankan pentingnya perbaikan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran yang sesuai dengan standar internasional, khususnya di bawah jembatan. Hal ini dinilai krusial mengingat tingginya volume kendaraan yang melintas di jembatan dan peran strategis Sungai Mahakam dalam aktivitas masyarakat serta pergerakan ekonomi daerah.
“Kami meminta KSOP selaku regulator dan Pelindo sebagai operator agar selama fender belum terpasang kembali, tidak ada kegiatan pelayaran yang melintas di bawah Jembatan Mahulu. Jika tetap ada pelayaran, maka harus dilakukan assist atau escort dalam proses pengolongan di Jembatan Mahulu,” jelasnya.
Ia menegaskan kebijakan tersebut diambil demi keselamatan publik. “Ini lebih dari segalanya karena menyangkut keselamatan masyarakat. Kami tidak ingin menghambat kegiatan perekonomian, tetapi yang paling penting adalah keselamatan. Kita mitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Rudy.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga merencanakan pembangunan pelabuhan tambat bagi kapal-kapal tongkang di sepanjang Sungai Mahakam untuk menertibkan lalu lintas pelayaran di sungai yang menjadi urat nadi perekonomian Kalimantan Timur.
“Kita akan mengatur kapal-kapal tambat yang memenuhi perairan Sungai Mahakam, mulai dari hulu hingga hilir, baik yang bermuatan maupun yang kosong. Akan ada rapat lanjutan secara teknis antara KSOP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Distrik Navigasi untuk membangun rest area bagi kapal-kapal tongkang agar dapat berlabuh tanpa mengganggu alur pelayaran Sungai Mahakam,” pungkasnya.
