Turunnya APBD Kalimantan Timur dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun pada 2026 Mendapat sorotan dari anggota DPRD Kaltim.

Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun oleh pemerintah pusat mendapat perhatian Anggota Komisi III DPRD Kaltim.

Kerusakan jalan poros yang menghubungkan Bontang dan Sangatta kembali disorot Anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

2026 dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

DPRD menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

beberapa pekan terakhir kembali dugaan maraknya praktik prostitusi serta aktivitas kafe remang-remang di sejumlah titik kota.

Kurangnya tenaga pendidik di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

hasil reses anggota dewan masih didominasi persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan akses jalan.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim,Salehuddin meminta pemerintah provinsi lebih cermat menentukan prioritas pembangunan.

pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran dan penggunaan dana bantuan bagi Rukun Tetangga (RT).