DPRD Kaltim mendorong percepatan audit teknis menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan jalan di berbagai daerah.

Hasanuddin Mas’ud, menyebut perubahan skema DBH membuat kapasitas fiskal seluruh daerah ikut tertekan.

Melemahnya sektor pertambangan, pasar ekspor, serta pengetatan fiskal pusat dinilai mempersempit ruang pembangunan daerah.

Maraknya kasus asusila yang menimpa anak-anak di lembaga pendidikan mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

DPRD Kaltim menekankan pentingnya pembenahan tata kelola program beasiswa daerah agar penyaluran lebih adil dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Ananda Emira Moeis, menilai aset Sungai Mahakam memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

serapan belanja OPD di Kaltim hingga saat ini belum mencapai 70 persen, sementara realisasi pendapatan daerah berada di kisaran 60 persen.

Banjir bandang Sumatera sebagai peringatan keras terhadap dampak deforestasi dan pembukaan lahan yang berlebihan.

DPRD menyoroti masih banyaknya kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur namun menggunakan pelat nomor luar daerah.

Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai program prioritas nasional.