Sapto menilai, lemahnya kelembagaan olahraga di daerah menjadi faktor utama stagnasi pembinaan atlet. Butuh evaluasi dan perbaikan.

Menurutnya, sekitar 14 bangunan rumah makan dan kafe berdiri di atas lahan, secara administratif masih tercatat sebagai aset Pemprov Kaltim.

Sejak direncanakan pertama kali pada 2016, pembangunan SMKN 7 mengalami berbagai hambatan, mulai dari status lahan hingga penolakan.

Badan Penghubung dinilai punya peran krusial menjembatani komunikasi antara Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Makmur HAPK menilai proyek Jembatan Kembar Teluk Sumbang sebagai lompatan besar.

Komisi II DPRD Kaltim mendorong potensi aset milik daerah dimaksimalkan. Pembaruan aset sebagai langkah awal.

Tumpukan lumpur dan material di dasar sungai mengurangi daya tampung sungai. Saat curah hujan tinggi air menggenangi permukiman.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis sebut banyak warga di daerah terpencil belum memahami program GartisPol.

Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai lemahnya perhatian terhadap infrastruktur di Kukar mencerminkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Timur mulai mempersiapkan kemungkinan pelaksanaan sidang etik di masa mendatang.