Samsun menilai ada pekerjaan rumah besar dalam hal penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan bilang KKT sebagai jalur distribusi strategis tak boleh terhambat akses jalan compang-camping.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Warisan kelam industri tak beretika.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengkritik hauling batu bara menggunakan jalan publik. Lemahnya keberpihakan negara pada rakyat kecil.

Sarkowi menyebut ketimpangan ini menjadi akar masalah yang membuat kerusakan lingkungan di Kaltim terus meluas.

Sapto menilai, lemahnya kelembagaan olahraga di daerah menjadi faktor utama stagnasi pembinaan atlet. Butuh evaluasi dan perbaikan.

Menurutnya, sekitar 14 bangunan rumah makan dan kafe berdiri di atas lahan, secara administratif masih tercatat sebagai aset Pemprov Kaltim.

Sejak direncanakan pertama kali pada 2016, pembangunan SMKN 7 mengalami berbagai hambatan, mulai dari status lahan hingga penolakan.

Badan Penghubung dinilai punya peran krusial menjembatani komunikasi antara Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Makmur HAPK menilai proyek Jembatan Kembar Teluk Sumbang sebagai lompatan besar.