SAMARINDA — Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Budianto Bulang, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Desa Long Nyelong, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, belum lama ini. Meski harus menempuh perjalanan darat hingga enam jam, kegiatan tetap dilaksanakan sebagai bentuk komitmen wakil rakyat dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Kehadiran Budianto Bulang pun disambut ...

SAMARINDA — DPRD Kaltim terus memperkuat peran generasi muda dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Sosialisasi tersebut belum lama ini digelar di Kota Samarinda dengan melibatkan puluhan mahasiswa sebagai peserta utama. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, hadir memberikan pemaparan bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim ...

SAMARINDA — DPRD Kaltim mengingatkan perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam agar tidak hanya berfokus pada aktivitas eksploitasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan perusahaan yang memperoleh keuntungan dari kekayaan alam Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk ikut berperan dalam pembangunan daerah. “Ya salah satu bentuknya pelaksanaan ...

SAMARINDA — DPRD Kaltim menilai persoalan banjir yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan Timur, telah melampaui batas masalah lokal dan berkembang menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius serta terpadu dari pemerintah. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut sejumlah daerah seperti Berau, Kutai Kartanegara, hingga Samarinda kerap mengalami dampak serupa setiap kali banjir melanda. Ia menjelaskan genangan air, rumah terendam, hingga warga terdampak menjadi kondisi yang ...

SAMARINDA — DPRD Kaltim meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya menekan risiko banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut aktivitas pertambangan dan perkebunan memiliki kontribusi terhadap meningkatnya potensi banjir. Oleh karena itu, ia mendorong peninjauan ...

SAMARINDA — Persoalan distribusi pupuk subsidi yang terus dikeluhkan petani kembali menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan perlunya perbaikan sistem penyaluran agar pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak menambah beban petani di lapangan. Guntur menjelaskan meski keluhan petani kerap disampaikan kepada pemerintah daerah, kewenangan penyaluran pupuk subsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. “Masalah pupuk ini tidak pernah selesai, sementara penyelesaiannya bukan ...

SAMARINDA — Proyek pembangunan fasilitas outbond milik BPSDM Kaltim senilai Rp7,5 miliar kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Ghina Jaya Sulbarindo dengan kontraktor berinisial RS, yang kini menjadi perhatian dalam tindak lanjut hasil audit BPK. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, maka pihak-pihak terkait harus ...

SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan telah menyiapkan agenda pengawasan berkala terhadap pelaksanaan PETA POLPEN, program percepatan implementasi Gaspol Pendidikan, bersama mitra teknis dan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan konsisten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menilai pengawasan anggaran menjadi aspek krusial guna memastikan program pendidikan berjalan tepat sasaran, terutama mengingat ...

SAMARINDA — Meningkatnya kasus kekerasan di sejumlah pesantren, mulai dari perundungan hingga kekerasan seksual, mendapat sorotan serius dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus tersebut karena terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pembinaan moral dan karakter. “Perundungan, pelecehan seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apa pun,” tegasnya. Ia menilai munculnya kasus-kasus ...

SAMARINDA — Meningkatnya frekuensi banjir di berbagai wilayah Kalimantan Timur sepanjang musim hujan 2025 mendorong DPRD Kaltim mempercepat pembentukan regulasi pengelolaan sungai. DPRD Kaltim menilai belum adanya aturan teknis yang terintegrasi selama ini membuat penanganan sungai berjalan tidak efektif dan kerap tumpang tindih antarinstansi. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sungai telah masuk dalam daftar prioritas pembahasan legislatif. “Raperda ini sudah menjadi prioritas. ...