Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengakui adanya persoalan koordinasi selama proses seleksi.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta pemerataan penyaluran CSR ke seluruh wilayah Kaltim.

Namun, distribusi dana untuk PTS belum terealisasi akibat kendala administratif, terutama verifikasi berkas dan pembaruan rekening.

Hamas menyampaikan, pengurangan TKD dari pemerintah pusat tidak akan menghambat program pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.

Kerusakan fender tersebut bermula dari dua insiden berbeda yang terjadi pada 2025. Perbaikan belum menunjukkan progres signifikan.

Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan revisi terhadap kebijakan pemangkasan DBH Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim harus segera mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengingatkan bahwa ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Timur.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyatakan dukungannya terhadap langkah penolakan pemotongan DBH.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, masih menerima laporan pasien yang tidak segera mendapatkan penanganan medis.