Data menunjukkan penurunan kasus stunting di Kaltim berjalan sangat tipis, dari 22,8 persen pada 2021 menjadi 22,2 persen pada 2024.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan: transformasi ini diharapkan mempercepat kinerja dan mendorong pengelolaan bisnis lebih profesional.

Sungai Mahakam berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sehingga setiap kebijakan harus melalui koordinasi resmi.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi: percepatan pembangunan infrastruktur harus jadi prioritas bila ingin sektor pariwisata berkembang.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi: kebijakan UMP berdampak langsung terhadap arah penyusunan anggaran dan ekonomi pekerja.

Peran petani lokal sangat krusial agar program MBG berjalan konsisten. Memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari 140 kilometer jalan mengalami kerusakan berat; 21 kilometer lainnya rusak ringan.

Kaltim pada posisi rawan dalam aspek ketahanan pangan, meskipun indeks ketahanan pangan daerah ini pada level tinggi secara nasional.

Dugaan pencabulan yang melibatkan seorang oknum kader partai politik di Kabupaten Kutai Kartanegara jadi sorotan publik.

Situasi ini dinilai mencerminkan bahwa penyusunan anggaran belum disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.