Gerindra menilai penurunan APBD 2026 dipicu oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Golkar menyampaikan keprihatinan dan meminta pemerintah provinsi bersama DPRD menetapkan skala prioritas yang lebih ketat.

PDIP meminta Pemerintah Provinsi menata ulang komposisi anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat melalui program-program pro rakyat.

Fraksi menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali dokumen RKPD 2026 agar selaras dengan kondisi faktual pendapatan daerah.

pendapatan daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp14,25 triliun, atau turun Rp4,89 triliun dari capaian 2025 yang mencapai Rp19,14 triliun.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, mengingatkan pendidikan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas SDM.

Dengan pola belanja APBD sekitar Rp21 triliun, pengurangan hingga Rp6 triliun akan membuat sejumlah program tidak bisa berjalan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan: persoalan Kemenag adalah ketidakseimbangan jumlah pengawas dan madrasah yang diawasi

BK bergerak cepat menangani laporan terkait anggota berinisial AG melalui jalur mediasi.

BPS Kaltim 2024 mencatat, hanya 503 tenaga gizi yang melayani 4,05 juta penduduk, jauh di bawah standar nasional.